masukkan script iklan disini
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran Jaksa tidak sekadar sebagai penghubung antara penyidik dan pengadilan, melainkan sebagai master of the case atau pemegang dominus litis. Konsep ini menegaskan posisi strategis Jaksa dalam mengendalikan jalannya perkara, mulai dari menentukan layak atau tidaknya suatu kasus diajukan ke pengadilan hingga memutuskan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum.
Prinsip dominus litis, yang diadopsi dari sistem civil law, menjadi fondasi bagi Jaksa untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk menilai kelengkapan unsur hukum dalam suatu perkara sebelum diajukan ke persidangan. Hal ini mencegah terjadinya penuntutan sembrono yang dapat merugikan terdakwa dan mencederai integritas sistem hukum.
Pandangan bahwa Jaksa hanya bertindak sebagai "tukang pos" dalam sistem peradilan pidana adalah keliru. Jaksa memiliki fungsi strategis dalam control and management case, di mana ia harus memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang sesuai standar hukum yang berlaku.
<
Peran Jaksa ini semakin nyata dalam penanganan kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam tindak pidana pemilu, Jaksa berkolaborasi erat dengan penyidik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempercepat proses hukum yang memiliki batasan waktu ketat. Sinergi antar lembaga ini memastikan bahwa pelanggaran pemilu dapat ditindak secara cepat dan tepat tanpa mengabaikan asas keadilan.
Contoh lainnya adalah keterlibatan Jaksa dalam Satgas Mafia Tanah. Dalam kasus ini, Jaksa tidak hanya menunggu hasil penyidikan, tetapi terlibat aktif sejak awal proses penyelidikan guna memastikan tidak ada penyimpangan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. Kehadiran Jaksa di tahap awal ini berfungsi sebagai kontrol internal dalam sistem penegakan hukum.
Dalam menghadapi dinamika hukum yang terus berkembang, pembaruan hukum acara pidana menjadi hal yang mendesak. Penyempurnaan KUHP dan KUHAP harus mengakomodasi peran Jaksa secara lebih eksplisit sebagai pemegang dominus litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penguatan peran ini bertujuan untuk mempertegas tanggung jawab Jaksa dalam menjaga kualitas proses hukum dan meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum.
Namun demikian, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak bisa hanya dibebankan pada pundak Jaksa semata. Koordinasi dan kerja sama antara penyidik, Jaksa, dan Hakim merupakan kunci utama untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan efektif. Semua pihak harus bekerja dalam satu ekosistem hukum yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan utama peradilan pidana, yaitu keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.
Sebagai master of the case, Jaksa memegang peran vital dalam menjaga marwah hukum di Indonesia. Penguatan prinsip dominus litis tidak hanya memperkuat posisi Jaksa dalam sistem hukum, tetapi juga menjadi pijakan dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pembaruan sistem hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
Dengan peran Jaksa yang optimal sebagai dominus litis, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat sekaligus menjaga integritas hukum nasional.
.jpeg "Polres Kepulauan Selayar Rampungkan Pemeriksaan Oknum Anggota DPRD Tersangka Pemalsuan Tanda Tangan")
