• Jelajahi

    Copyright © Suara Rakyat
    Best Viral Premium Blogger Templates

    HUT Media Suara Rakyat ke 4 Tahun


     



    Hukum

    Miris, Hukum di Lumajang Terasa Tumpul: Banyak Kasus di Desa Randuagung Dibiarkan

    Selasa, 21 Januari 2025, 21.1.25 WIB Last Updated 2025-01-21T09:52:33Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini



    Lumajang, Desa Randuagung, Suararakyat.my.id – Selama berbulan-bulan, tim dari lima media telah memantau berbagai permasalahan yang terjadi di Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Namun, sangat disayangkan, penanganan dari Aparat Penegak Hukum (APH) serta institusi terkait dinilai tumpul. Selasa (21/1/2025).

    Banyak dugaan kasus di desa tersebut, seperti:

    1. Dugaan penggelapan dana sebesar Rp250 juta.
    2. Indikasi penggunaan dana Rp250 juta oleh oknum kepala desa.
    3. Penyalahgunaan dana APBD di mana 3 titik pembangunan disatukan, tetapi kualitas volume dan spesifikasinya kurang memadai.
    4. Dugaan korupsi anggaran tahun 2022, 2023, dan 2024.
    5. Proyek drainase senilai Rp215 juta yang dikerjakan oleh 3 Pokmas berbeda, tetapi dilaksanakan oleh satu pihak.
    6. Penyimpangan dana Rp215 juta yang diduga dimanipulasi oleh pelaksana dan perangkat desa.
    7. Dugaan APH dan Pemkab Lumajang menutup mata atas kasus-kasus di Desa Randuagung.
    8. Dugaan penggelapan Bansos (beras) tahun 2022.

    Ketua tim media menyampaikan rasa kecewa atas dugaan lemahnya kinerja APH, institusi terkait, dan Pemkab Lumajang. Menurutnya, mereka hanya duduk manis menikmati gaji besar yang berasal dari pajak rakyat tanpa memberikan tindakan nyata terhadap kasus-kasus tersebut.

    “Dugaan kuat adanya perlindungan dari pihak berpengaruh membuat masalah di Desa Randuagung seolah tak tersentuh. Padahal, beberapa kasus ini telah viral di media sosial,” ujar ketua tim.

    Beberapa Kasus yang di Kesampingkan APH dan seakan Hukum di Lumajang ini Tumpul 

    Komitmen Tim Media
    Ketua tim media, Samsul Bahri, menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga masuk ke ranah hukum, baik ke Polres, Kejaksaan, maupun Polda Jatim. Jika terbukti ada campur tangan dari kepala desa atau perangkat desa, tim media akan mengungkapnya hingga tuntas.

    “Kami akan terus berjuang dan memastikan dugaan korupsi ini terungkap sampai ke akar-akarnya. APH dan Pemkab harus ingat, mereka digaji oleh rakyat. Jangan hanya duduk tanpa tindakan,” tegas Samsul Bahri dengan geram.

    Tim media berjanji akan terus membuat publikasi agar kasus ini menjadi perhatian publik dan segera mendapatkan tindakan yang layak dari pihak berwenang.


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini