• Jelajahi

    Copyright © Suara Rakyat
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Bawaslu Selayar

    Bawaslu Selayar

    Iklan

    Hukum

    Penjaringan Kadis PMD Selayar Tidak Ada, Ada Apa?

    Sabtu, 03 Agustus 2024, 3.8.24 WIB Last Updated 2024-08-03T04:58:29Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Suararakyat, Selayar - Masyarakat dan para pengamat pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar tengah bertanya-tanya mengenai ketidakjelasan proses penjaringan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD). Hingga kini, tidak ada informasi resmi terkait adanya seleksi atau pengumuman yang menunjukkan adanya proses penjaringan untuk posisi penting ini.

    Menurut sumber di lingkup pemerintahan daerah, belum adanya pengisian jabatan Kadis PMD ini menimbulkan spekulasi. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh belum siapnya calon-calon potensial yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sementara itu, ada pula yang menduga adanya pertimbangan politik tertentu yang menyebabkan proses seleksi belum dilaksanakan.

    Seperti diketahui, beberapa calon yang muncul merupakan tokoh-tokoh yang dikenal memiliki afiliasi politik tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah proses seleksi ini dilakukan secara transparan dan objektif, atau justru dipengaruhi oleh kepentingan politik.

    Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama mengingat pentingnya peran Kadis PMD dalam pengelolaan dan pengembangan desa-desa di Selayar. Posisi tersebut diharapkan dapat diisi oleh individu yang memiliki kompetensi tinggi, dedikasi, serta visi yang kuat untuk memberdayakan masyarakat desa.

    Salah satu Perangkat Desa yang tidak ingin identitasnya di sebut kepada Pewarta mengatakan, Kami berharap proses ini murni berdasarkan kompetensi dan kemampuan, bukan karena kedekatan politik atau intervensi pihak tertentu," ujar sumber tersebut.

    Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan klarifikasi dan mempercepat proses penjaringan agar pelayanan publik dan program pemberdayaan desa dapat berjalan dengan optimal. Masyarakat menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan jabatan strategis ini terisi dengan baik dan tidak mengalami kekosongan yang berlarut-larut.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini